LPSE Babel Memenuhi Standarisasi LKPP

Pangkalpinang – Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjadi LPSE keempat tingkat provinsi yang berhasil memenuhi 17 standar Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah (LKPP). Tiga LPSE sebelumnya yaitu milik Pemerintah Provinsi Jawa Barat, Sumatera Barat dan Provinsi Kalimantan Barat.

Hingga saat ini tercatat sebanyak 637 LPSE di seluruh Indonesia yang tersebar pada 34 provinsi. Hermawan Kasubdit Pengelolaan dan Pembinaan LPSE menilai, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dapat dicontoh. Sebab dalam kurun waktu enam tahun semenjak berdirinya LPSE, mampu memenuhi standar yang ditetapkan LKPP.

“Ini berkat kerja keras dan dukungan atasan langsung seperti Gubernur. Atasan memberi dukungan moral dan finansial seperti anggaran, sehingga LPSE Bangka Belitung mendapatkan prestasi membanggakan. Gubernur Bangka Belitung akan diundang untuk menerima penghargaan pada tanggal 3 November nanti,” jelasnya, Rabu (7/9/2016).

LPSE harus memenuhi 17 standar yang ditetapkan LKPP di antaranya, standar kebijakan layanan, pengorganisasi layanan, pengelolaan aset, pengelolaan risiko, pengelolaan layananhelpdesk, pengelolaan perubahan, pengelolaan kapasitas, pengelolaan sumber daya manusia, pengelolaan keamanan perangkat dan standar pengelolaan keamanan operasional layanan.

Sedangkan tujuh standar lainnya yaitu, standar pengelolaan keamanan server dan jaringan, pengelolaan kelangsungan layanan, pengelolaan anggaran, pengelolaan pendukung layanan, pengelolaan hubungan dengan pengguna layanan, pengelolaan kepatuhan dan terakhir standar penilaian internal.

Penghargaan ini diberikan agar provinsi lain dapat belajar dari LPSE Bangka Belitung. Hermawan menambahkan, ke depan LPSE Provinsi Kepulauan Bangka Belitung akan mendapatkan prioritas dari LKPP berupa, fasilitas back up server untuk mem-backup data yang ada di provinsi ini. Setelah memenuhi standar, kemudian dididik dan diuji LKPP untuk menilai LPSE kabupaten/kota.

"Untuk menyukseskan penilaian standar oleh LKPP, selanjutnya LPSE Provinsi Bangka Belitung membantu LKPP melaksanakan penilaian standar LPSE ke kabupaten dan kota di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung," ungkapnya.

Sementara Firdaus Alamsyah Ketua LPSE Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menjelaskan, untuk mencapai 17 standar tersebut tidak mudah. Sebab diperlukan kerja keras dan komitmen pemimpin, salah satunya dukungan anggaran. Sehingga target yang dinginkan dapat tercapai. LPSE Bangka Belitung menargetkan 17 standar tersebut terpenuhi tahun ini.

“Pencapaian target itu berkat kerja keras. Saat ini Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melakukan audiensi dengan sekda kabupaten/kota untuk meminta dukungan agar LPSE setempat juga memenuhi standar. LPSE kabupaten dan kota hanya bisa memenuhi sepuluh standar dari 17 standar yang ditetapkan,” tegasnya. 

Sumber: 
Dinas Kominfo

Arsip Berita

Berita Lainnya

Berita Populer